Anggota Komisi X DPR RI I Nyoman Parta, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Kupang - Kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok menjadi perhatian serius Anggota Komisi X DPR RI I Nyoman Parta dalam kunjungannya bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (6/12/2024). Ketimpangan ini, sebutnya, dinilai menghambat pemerataan kualitas pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas untuk menciptakan generasi muda yang berdaya di masa depan.

Dalam tinjauan langsung, dirinya menemukan bahwa sekolah di pelosok NTT menghadapi keterbatasan infrastruktur. Tidak adanya laboratorium, perpustakaan, dan bahkan fasilitas dasar seperti toilet yang layak menjadi catatan penting. Sementara itu, sekolah-sekolah di perkotaan sudah memiliki fasilitas lengkap dan mendukung proses belajar-mengajar secara maksimal.

“Ini adalah kesenjangan yang sangat mencolok. Ketika anak-anak di kota belajar di ruang ber-AC dengan laboratorium modern, anak-anak di pelosok bahkan harus membawa kursi sendiri karena ruang kelas yang ada tidak memadai,” ungkap Nyoman Parta.

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTT tahun 2023, sekitar 60 persen sekolah di wilayah pelosok masih kekurangan fasilitas dasar, sementara sekolah di wilayah perkotaan telah memenuhi 85 persen dari standar nasional pelayanan pendidikan.

Selain fasilitas, Nyoman Parta juga menyoroti distribusi guru yang tidak merata. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan guru mata pelajaran penting seperti matematika dan sains. Beberapa sekolah bahkan hanya memiliki satu hingga dua guru untuk mengajar semua mata pelajaran.

“Ini menjadi tantangan serius. Bagaimana kita bisa berharap anak-anak di pelosok memiliki kompetensi yang sama dengan anak-anak di kota jika guru pun tidak tersedia?” katanya.

Pernyataannya ini dipertegas dengan adanya data Kemendikbudristek tahun 2023 yang menunjukkan bahwa perbandingan rasio guru terhadap siswa di kota adalah 1:20, sementara di pelosok, seperti di NTT bisa mencapai 1:40.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani kesenjangan pendidikan ini. Ia pun mengusulkan agar alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk membangun fasilitas yang layak di sekolah-sekolah pelosok.

Tidak hanya itu saja, ia mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memberikan insentif tambahan untuk guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Ia pun mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan perawatan sekolah.

“Kita tidak bisa hanya membangun gedung di kota. Anak-anak di pelosok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pemerintah harus lebih fokus ke wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan,” tegas Nyoman Parta.

Menutup pernyataannya, dirinya berharap pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto akan lebih sering turun ke daerah untuk melihat langsung realitas di lapangan. Baginya, pendidikan yang adil dan merata adalah kunci untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Kesenjangan ini adalah masalah yang nyata. Tanpa tindakan konkret, anak-anak di pelosok akan terus tertinggal, dan ini adalah kegagalan kita sebagai bangsa,” pungkasnya. (ums/aha)